Ket. Foto : Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng, Juni GultomNuansaKalteng.My.Id - Palangka Raya - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah menggagas pembentukan sekretariat bersama lintas instansi sebagai upaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur jalan dari wilayah pedesaan hingga pusat kota.
Langkah strategis ini melibatkan Dinas PUPR kabupaten/kota, pemerintah desa, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), guna mewujudkan konektivitas jaringan jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
“Kami tengah menyusun pembentukan sekretariat bersama antara PU provinsi, PU kabupaten/kota, serta Balai Jalan Nasional agar terwujud sistem jalan yang saling terhubung dari desa hingga ke kota,” kata Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, Kamis (22/05/2025).
Juni Gultom menargetkan integrasi sistem jalan ini rampung pada tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa sejumlah proyek di tingkat desa dan kabupaten telah berjalan, namun masih memerlukan penyatuan dalam satu sistem perencanaan terpadu. Selain itu, skema ini juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk melalui konsep konsorsium maupun pembangunan jalan khusus.
“Selama ini pembangunan jalan masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan pendekatan ini, kami ingin menyatukan semuanya dalam satu sistem. Ini adalah jawaban atas tantangan infrastruktur selama ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dinas PUPR Kalteng juga mempersiapkan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat saat ini tengah merancang jalur jalan nasional yang akan menghubungkan wilayah Kalteng dengan IKN.
“Dengan adanya akses tersebut, konektivitas antara IKN dan Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, akan semakin terbuka,” tambahnya.
Terkait proyek strategis lain, Juni mengungkapkan bahwa desain jalur kereta api di Kalteng telah tersedia. Rute rel ini akan melintasi poros tengah Kalimantan Tengah dan terhubung ke sejumlah pelabuhan utama di bagian barat, tengah, dan timur. Namun, pelaksanaannya masih menunggu keputusan apakah akan dikerjakan oleh pemerintah atau diserahkan kepada pihak swasta.
Sementara itu, dalam program 100 hari kerja Gubernur Kalteng, jalan penghubung Palangka Raya–Kuala Kurun telah difungsikan dengan pembatasan tonase maksimal 8 ton. PUPR juga tengah memperbaiki jalan lingkar luar Palangka Raya sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur.
“Jalan Palangka Raya–Gunung Mas menjadi bukti konkret kemajuan infrastruktur. Ini kemudian menjadi dorongan dari masyarakat daerah lain untuk percepatan pembangunan serupa,” jelasnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, PUPR Kalteng mendorong sinergi multipihak, termasuk optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa ruas jalan antarkabupaten, seperti Gunung Mas ke Kapuas, telah disepakati pengerjaannya oleh pihak swasta.
“Kami menjalankan arahan Gubernur dan mendukung Asta Cita Presiden, yakni membangun dari desa ke kota. Prinsip ini yang terus kami pegang,” pungkas Juni.
(Red Tim NK)
0 Komentar